Penandatanganan SKK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

  • 28/08/2020 07:17:09
  • Administrator
  • 260

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Wib jam 13.00 Wib bertempat di Aula Jaya Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan Acara :
- Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemanfaatan Aset di Kabupaten Barito Timur antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan PT. Pertamina (Persero)
- Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sekda Prov. Kalteng dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
- Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) :
1. Walikota Palangka Raya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya
2. Bupati Kapuas dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
3. Bupati Pulang Pisau dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau
4. Bupati Katingan dengan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan
- Penandatangan Surat Kuasa Khusus Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Se-Kalimantan Tengah lainnya (secara daring)

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri , Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dr. Mukri, SH. MH., Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Kalteng, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Walikota Palangka Raya, Kajari Palangka Raya, Bupati Barito Timur, Bupati Pulang Pisau, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Bupati Kapuas, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas, Bupati Katingan, Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan dan pejabat terkait.
Dalam sambutannya Kajati Kalteng menyampaikan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki posisi yang strategis, bukan saja sebagai satu-satunya lembaga penuntutan, tetapi juga sebagai penjaga kewibawaan pemerintah dan perlindungan masyarakat melalui perannya antara lain sebagai Jaksa Pengacara Negara, yang dilaksanakan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, melalui Kantor Pengacara Negara.
Ada 5 (lima) aspek jasa yang diberikan Kantor Pengacara Negara Kejaksaan RI kepada Instansi Pemerintah/Negara dan BUMN/BUMD yaitu : 1). Bantuan Hukum, 2). Pertimbangan Hukum. 3). Penegakan Hukum. 4). Pelayanan Hukum, dan 5). Tindakan Hukum Lainnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kajati Kalteng menyampaikan agar kepada seluruh Kajari dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Se-Kalimantan Tengah untuk pro aktif menyelamatkan aset negara milik Pemerintah Daerah untuk optimalisasi aset negara di daerah, peningkatan pendapatan daerah dan melaksanakan pendampingan hukum terhadap masalah perijinan perijinan yang ada di daerah.


Foto Lainnya

KETENTUAN

Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data paper based, maka yang menjadi acuan adalah data paper based.