Palangka Raya, 17 November 2026 – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah memimpin ekspose virtual permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) terhadap dua perkara yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Barito Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kalimantan Tengah ini diikuti oleh Wakil Kepala Kejati Kalteng, Asisten Tindak Pidana Umum, para pejabat struktural dan jajaran Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan beserta jajaran, serta satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah secara virtual.
Adapun dua perkara yang diekspose, yaitu:
Perkara atas nama tersangka MARSANI Bin SUKRAN, yang disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Perkara atas nama tersangka RAHMAT RAMLI Bin AKHMAD SUGIANOR, yang disangkakan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.
Berdasarkan hasil ekspose dan pembahasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menyetujui kedua permohonan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif tersebut. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Barito Selatan diperintahkan untuk melengkapi administrasi dan menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Persetujuan ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, dengan mengedepankan penyelesaian konflik serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.
@kejaksaan.ri #Kejaksaanri #Kejatikalteng #Penkumkejatikalteng
Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data paper based, maka yang menjadi acuan adalah data paper based.