APEL GELAR PASUKAN DALAM PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KOMANDO DAERAH MILITER XXII TAMBUN BUNGAI MERUPAKAN MOMEN PENTING DAN BENTUK KOMITMEN BERSAMA UNTUK MEMBANGUN SINERGI ANTARA INSTITUSI.

KERJA SAMA INI BUKAN SEKADAR FORMALITAS, MELAINKAN BENTUK NYATA SINERGI ANTAR INSTITUSI NEGARA DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA.

KERJASAMA INI MERUPAKAN IMPLEMENTASI DAN TINDAK LANJUT DARI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR: 4 TAHUN 2003 DAN NOMOR : NK/6/IV/2023/TNI TANGGAL 6 APRIL 2023 TENTANG KERJASAMA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. HAL INI JUGA SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PASAL 8A AYAT (1) YANG BERBUNYI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG, JAKSA BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA BERHAK MENDAPATKAN PELINDUNGAN NEGARA DARI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN DIRI, JIWA, DAN/ATAU HARTA BENDA.

KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM, DAN TNI SEBAGAI GARDA PERTAHANAN NEGARA, MEMILIKI RUANG KERJA YANG BERBEDA NAMUN SALING MELENGKAPI. DALAM BANYAK HAL, TERMASUK PENGAMANAN PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM, SERTA PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL, KOLABORASI KEDUA INSTITUSI INI MENJADI KUNCI KEBERHASILAN.

KERJASAMA INI, BUKAN BERTUJUAN UNTUK INTERVENSI ATAU CAWE-CAWE TNI DALAM PENEGAKAN HUKUM, NAMUM MEMASTIKAN TIDAK ADA INTERVENSI DALAM PENEGAKAN HUKUM.

DENGAN ADANYA KERJA SAMA INI, KAMI BERHARAP KEDEPANNYA :

1. TERBANGUNNYA KOORDINASI YANG LEBIH SOLID DALAM MENDUKUNG TUGAS-TUGAS KEJAKSAAN, KHUSUSNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS.
2. TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN YANG MAKSIMAL BAGI JAKSA DAN PEGAWAI KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TERUTAMA SAAT MENANGANI PERKARA-PERKARA YANG MEMILIKI RISIKO TINGGI.
3. TERJALINNYA PERTUKARAN INFORMASI, PELATIHAN BERSAMA, DAN KEGIATAN STRATEGIS LAINNYA YANG SALING MEMPERKUAT KAPASITAS INSTITUSI.
4. PERJANJIAN KERJASAMA INI MERUPAKAN PAYUNG HUKUM SEKALIGUS MERUPAKAN ENTRY POINT DARI KEGIATAN SELANJUTNYA, OLEH KARENA ITU KAMI SANGAT BERHARAP SEGERA TERWUJUD IMPLEMENTASI DARI PERJANJIAN INI.

KAMI YAKIN, DENGAN MENJALIN KEMITRAAN DAN KERJASAMA DENGAN KOMANDO DAERAH MILITER XXII TAMBUN BUNGAI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF BAGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN MEMPERKUAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP INSTITUSI PENEGAK HUKUM KHUSUSNYA DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Foto Lainnya